MPNews โ Menanggapi keresahan sejumlah Kepala Desa (Kades) di berbagai daerah terkait maraknya oknum LSM yang merangkap sebagai wartawan dan melakukan tindakan intimidatif terhadap aparatur desa, Ketua Umum DPP ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), Ir. Indra Utama, M.PWK, IPU, menegaskan bahwa Kepala Desa, Anggota BPD, dan Perangkat Desa tidak perlu merasa resah jika memang menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan.
โWartawan yang profesional tidak akan sembarangan menulis berita. Mereka bekerja berdasarkan fakta dan data yang valid serta harus melalui proses konfirmasi sesuai dengan kaidah jurnalistik dan etika profesi,โ ujar Indra Utama yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jaya dan CEO Journalist Media Network. dikutip dari Beritadesa. co. id
Indra menambahkan, wartawan yang menjalankan tugasnya secara benar tidak akan menggunakan profesinya sebagai alat tekanan. Justru sebaliknya, pers bisa menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menyampaikan perkembangan, program, dan capaian yang diraih di wilayahnya.
โJangan jadikan wartawan sebagai momok. Rangkul mereka. Ajak bekerja sama, karena peran media sangat besar dalam membangun citra positif dan akuntabilitas desa,โ katanya Anggota Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila ini.
Ia juga mendorong Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD untuk memahami dasar-dasar kerja jurnalistik, termasuk hak dan kewajiban wartawan. Hal ini penting agar mereka tidak mudah terintimidasi oleh oknum yang mengaku wartawan namun tidak berkompeten atau bahkan tidak memiliki legalitas media yang sah.
โDPP ABPEDNAS juga mendorong Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan seperti PWI, AJI, dan lainnya, serta lembaga pengawasan media untuk terus memperkuat edukasi kepada publik agar dapat membedakan antara wartawan profesional dengan oknum yang hanya membawa kartu pers tanpa kompetensi.
โโJika merasa diintimidasi atau diancam oleh pihak yang mengaku wartawan, silakan laporkan kepada pihak berwajib atau organisasi wartawan resmi. Tidak ada tempat bagi penyalahgunaan profesi,โ tegas Indra.
Sebagai penutup, Indra kembali menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. โSelama kita bekerja sesuai aturan dan terbuka, kita justru butuh media sebagai pengawal dan penyampai informasi kepada masyarakat,โ tutupnya.
